Jakarta: Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang berperan besar dalam kelangsungan hukum di Indonesia. November 4, 2022. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung (Kasasi) Puncak tertinggi dari tingkatan lembaga peradilan di Indonesia ialah Mahkamah Agung (MA) yang wilayah otoritasnya mencakup level nasional. 9+ Fungsi dan Wewenang Peradilan Umum Beserta Penjelasannya! Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional - ppt download. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca Perubahan Keempat (Tahun 2002), dalam struktur. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Badan Peradilan Tata Usaha Negara: Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara. Pedoman Pengelolaan Kepaniteraan; Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan; Unit Pelaksana Teknis; Layanan Hukum Prosedur & Bantuan Hukum. Dasar hukum lembaga peradilan. Hakim anggota anggota Pengadilan Tinggi adalah hakim tinggi. Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan. MPR memiliki anggota sebanyak 550 dan DPD berjumlah 4x provinsi anggota DPD (UU. Tugas MA ini terdapat pada UU Nomor 13 Tahun 1965 dalam pasal 48 yang berisi tentang memutuskan sengketa dan wewenang untuk mengadili antar pengadilan dalam ruang lingkup peradilan. Tugas dan Wewenang. Oleh Iqbal Hakim Diposting pada Januari 8, 2021. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. See full list on nasional. Dari uraian di atas, kita sudah mengetahui setidaknya terdapat 5 tugas dan kewenangan Jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pidana khusus Tipikor. Mahkamah Agung dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut. 1. f) Lulus Pendidikan Hakim. Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Mahkamah Konstitusi adalah pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung (MA). Wewenang Pengadilan Negeri tersebut di atas disebut wewenang mutlak atau kompetensi absolut, yaitu wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama (pengadilan negeri, pengadilan tinggi) maupun dalam lingkungan. Dengan memahami masing-masing tingkatan lembaga, kita dapat memahami fungsi dan wewenang antar-lembaga peradilan di Indonesia. Fungsi n Wewenang Pengadilan Tinggi adalah sebagai berikut : a. Mahkamah Agung (MA) adalah suatu lembaga tinggi negara yang melaksanakan tugas. FAISAL SASTRA MARYONO RIVAI, S. Berdasarkan Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, kewenangan Pengadilan Militer Utama meliputi: 1. UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab IX ayat (2) dan (3) yang berbunyi: 2. Penentuan siapa-siapa yang. 31 Tahun secara hierarki dilaksanakan oleh Pengadilan 1997, hanya berwenang mengadili Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata perkara pidana yang terdakwanya Usaha Negara, dan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, pengadilan tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat. Adapun dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia meliputi UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU peradilan Militer, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU Mahkamah Konstitusi. Secara normatif, MA merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding; b. Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. Tugas dan. Pengadilan tinggi. Curkum. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain: Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum; Meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan integritas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. 3 juta per bulan. Pada dasarnya wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Bab III UU No. Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, diatur dalam Bagian Kedua, Bab X, Pasal 84, Pasal 85, dan Pasal 86 Undang-Undang No. Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 menjelaskan tentang tugas, wewenang, dan kewajiban dari Kepala Daerah, khususnya. Asis. karena menjadi wewenang pengadilan 8 Andi Sofyan dan Abd. Selain itu, sama seperti wewenang Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan lainnya di Indonesia, secara umum tugas dan wewenang dari Peradilan Militer juga memiliki dasar hukum sendiri yang diatur didalam pasal 9 UU No. Secara kelembagaan, tugas dan Wewenang pengadilan tinggi yaitu sebagai berikut: Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat banding. MA adalah lembaga puncak atas kekuasaan kehakiman dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. 3. Lapis Pertama: Lembaga Tinggi Negara dan Wewenangnya. Wewenang presiden sebagai panglima tertinggi angkatan perang adalah sebagai berikut: Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Jika pengadilan tinggi menguatkan pendapat pengadilan negeri, pengadilan tinggi mengirimkan berkas perkara pidana tersebut kepada pengadilan negeri yang bersangkutan. 24 Tahun 2003 adalah : 1. Memeriksa ulang semua perkara perdata dan pidana sepanjang dimungkinkan untuk dimintakan banding. MA ini dibentuk sebagai lembaga legislatif setelah dilakukan Amandemen UUD 1945, yang menyebutkan bahawa tugas dan fungsi Mahkamah Agung sangat penting bagi. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5, berbunyi: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Sebagai negara hukum, keberadaan pengadilan di Indonesia menjadi jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengacu pada undang-undang ini, Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang. Adapun wewenang pengadilan tingkat kedua adalah sebagai berikut. Fungsi, Tugas, dan Kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian Dukungan di bidang Teknis. Adapun yang dimaksud 10 asas-asas hukum acara perdata adalah hakim bersifat menunggu, hakim pasif, hakim aktif, sidang pengadilan terbuka untuk umum, mendengar kedua belah pihak, putusan disertai alasan, hakim menunjuk dasar hukum putusan, hakim harus memutus semua tuntutan, beracara dikenakan biaya, dan tidak. )Mahkamah Agung berkedudukan sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan dan memberi pimpinan kepada pengadilan-pengadilan yang bersangkutan. Kepaniteraan. Solusi. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berdaulat untuk. Selain wewenang di atas, MA juga menjalankan sejumlah fungsi, yaitu: Fungsi Peradilan: Hak uji materiil apakah suatu peraturan ditinjau dari isi (materinya) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Sebaliknya, berbeda dengan pengadilan tinggi, pengadilan negeri kedudukannya berada di setiap kota maupun kabupaten di masing-masing provinsi tersebut. # Wewenang MA Menurut Undang-Undang Dasar 1945. MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawah MA, kecuali ada ketentuan lain dari undang-undang. Hahahaha, iklan dong. Kedua, Pengadilan Tinggi memiliki wewenang untuk memeriksa, menguji, dan memutuskan kasasi yang diajukan oleh para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama. jelaskan secara singkat tugas dan wewenang mahkamah agung – Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tinggi di Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang yang sangat penting. Maklum, namanya Sarjana Hukum Islam. Oleh Iqbal Hakim Diposting pada Januari 8, 2021. Tugas Komisi Yudisial. Hal ini lantaran MA memiliki peran sebagai lembaga tinggi negara yang melaksanakan tugas kehakiman. Mahkamah Agung memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Jakarta: Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga yang berperan besar dalam kelangsungan hukum di Indonesia. Hahahaha, iklan dong. Lembaga ini adalah pelaku kekuasaan kehakiman yang berdaulat untuk. Fungsi Peradilan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus berada di lingkungan peradilan umum (Penoadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Negeri) Tugas dan wewenang Pengadilan HAM adalall sehagai berikut: l. Selain kewenangan, perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah tugas. Indonesia. Lembaga peradilan agama adalah pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam. net I. Pengadilan Militer Tinggi. Dalam undang-undang ini diatur tentang ketentuan-ketentuan. 3. Tugas dan Wewenang Kejaksaan. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara 1. Bertugas untuk membina keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali agar hukum di Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Badan Peradilan Umum. . 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Ke. Pertama kali hari jadi Peradilan Agama. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. MA diketuai oleh seorang Hakim Agung. Simak artikel berikut untuk tahu tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. Batasan wewenang tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 10 ayat 1 dan 2 tentang Mahkamah Konstitusi. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi. kompas. Atau MA lahir, dua hari setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, pada 17 Agustus 1945 silam. Pengertian Kejaksaan. Yang dalam hal ini memiliki anggotanya terdiri atas 15 hakim internasional pilihan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Mahkamah Konstitusi yaitu suatu lembaga peradilan, sebagai. 1. Sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung memegang tanggung jawab untuk. Proses ini dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta). Peradilan Militer diatur dalam UU No. Tuliskan wewenang Pengadilan Tinggi! Guru Mata Pelajaran RUSTIANI, S. Prosedur Pengangkatan Dewan Pengawas KPK. 32 Tahun 2004 diantaranya: 1. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tinggi. Di samping itu, lembaga ini turut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Wewenang MA dalam Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Pada Tingk at Kasasi. Selain kewenangan, perbedaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah tugas. Mengenal Tugas, Wewenang dan Dasar Hukum Mahkamah Agung. Civil law juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat. (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yangPengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. MetroTV • 07 Maret 2023 19:46. SK Pembagian Tugas Dan Wewenang Ketua Dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Lembaga ini bebas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. 4. " Baca juga: Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Ada tugas dan wewenang pengadilan agama secara pokok yaitu sesuai yang tertulis dalam pasal 2 ayat (1) UU no 14 tahun 1970 dan pasal 11 UU no 48 tahun 2009 yang menyatakan kalo: Pengadilan agama punya tugas pokok buat melaksanakan pemeriksaan, menerima aduan, mengadili, dan membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh rakyat. Simak juga 'Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Ferdy Sambo. Pasal 99 RV (Reglemen Acara Perdata) berbunyi: 1) Seorang tergugat dalam perkara pribadi yang murni mengenai benda-benda bergerak dituntut di hadapan hakim di tempat tinggalnya. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: Melakukan penangkapan, penahanan,. Terdapat tujuh undang-undang yang menjadi dasar hukum pembentukannya, yaitu: 1. Sebagai negara hukum, keberadaan pengadilan di Indonesia menjadi jaminan bagi warga negara untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam 2 Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. (Baca juga:. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3). Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Foto: Ari Saputra/detikcom/Apa Tugas Mahkamah Konstitusi? Berikut Wewenang dan Dasar Hukumnya. Dengan berbagai tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh seorang advokat, berikut ini adalah perkiraan gaji yang akan didapatkan selama satu bulan, antara lain: 1. Sebagai pengadilan negara tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang yang tertuang dalam UU Kekuasaan Kehakiman. A. Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 1. Lembaga ini terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah. Adapun kewenangan. Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung meliputi peradilan umum, peradilan agama,. Peradilan Agama. Peradilan Umum. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang. Adapun wewenang kepolisian sebagai berikut: Melakukan penangkapan, penahanan,. Pengadilan Militer Tinggi. Tingkatan tersebut dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya dalam penegakan hukum. ads. 2021131090 ABSTRACT This thesis discuss the duties and authority of prosecutors in the field of civil and state administration (a case study in the High Court of West Kalimantan). Di bidang pidana: Melakukan penuntutan; Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Berikut tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia: Memeriksa dan memutus permohonan kasasi (Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009). Pemeriksaan banding dan kasasi: Pengadilan Tinggi Militer memiliki wewenang untuk memeriksa banding dan kasasi yang diputuskan oleh pengadilan militer yang lebih rendah. Pembentukan KPK merupakan amanat di mana. com, Jakarta - Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah Mahkamah Agung (MA). (3) Antara Pengadilan Militer Tinggi4) Untuk kepentingan negara dan keadilan, pengadilan tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Hakim memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara yang diajukan dalam persidangan. Penutup. MA memiliki wewenang menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat. Pengadilan Tinggi. com Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi. Sedang diperiksa oleh Pengadilan Landreform Pusat, diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Fungsi Lain-lain: Mahkamah Agung (MA) Indonesia adalah lembaga tertinggi dalam sistem peradilan negara yang memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan tercapainya keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai pelaku yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, seperti dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan, hakim adalah pejabat. Pasal 2 : Perkara ini diadili lagi oleh Saikoo Hooin, ini dimaksud dalam pasal 9, Udang-udang No. Adapun dasar hukum lembaga peradilan di Indonesia adalah: UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, UU Peradilan Umum, UU Peradilan Agama, UU Peradilan Militer, UU Peradilan Tata Usaha Negara, UU MK. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa tugas, yaitu melakukan pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan. Sebagai Lembaga Pengawasan Tertinggi. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah Provinsi tersebut. Memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa wewenang dan mengadili antarpengadilan negeri dalam daerah hukumnya (provinsi) 2. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini lantaran MA memiliki peran sebagai lembaga tinggi negara yang melaksanakan tugas kehakiman. Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk dengan Undang-undang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. A. Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap suatu perkara yang secara mutlak tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah batal demi hukum. 3), jadi perkara ini telah diadili oleh Gunsei Hooin (Pengadilan Pemerintah Balatentera, ketuali Kaikyoo Kootoo Hooin atau Mahkamah Islam Tinggi dan Sooryo Hooin atau Pengadilan Agama, selanjutnya demikian dalamnya tidak termasuk Kootoo Hooin (Pengadilan Tinggi. 36 WIB. 2. Pra/2020/PN Mdn. com. Untuk menyelesaikan kasus dari masyarakat tentunya negara. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi dalam arti kemerdekaan dan keadilan Indonesia di Indonesia. Curkum. TUGAS POKOK (BIDANG YUSTISIAL) & FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) : Menerima, Memeriksa, Memutus dan Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta), Dengan Berpedoman Pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Definisi Sistem Peradilan di Indonesia. . Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 1. Urutan Pejabat dalam Pengadilan Negeri. 8 Lembaga Negara di Indonesia, Ini Tugas dan Wewenangnya. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat berkaitan dengan kebijakan-kebijakan dalam skala nasional yang mengatur harkat dan kepentingan warga negara Indonesia. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Segala perkara yang timbul yang meliputi mengenai perkara pidana dan perdata maka pengadilan tinggi wajib ikut serta untuk mengadilinya yang dimana pengadilan tinggi mengadili hanya sebatas memeriksa. UU No. Lembaga Peradilan Agama. Lembaga peradilan berkaitan dengan kekuasan kehakiman yang diklasifikasikan sesuai dengan fungsinya. 51 Tahun 2009 jo. Daftar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mencantumkan pengertian kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Klasifikasi Badan Peradilan di Indonesia. Adapun pengertian peradilan. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Kedua adalah Pengadilan Tinggi yang menangani kasus lebih kompleks. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. PENDAHULUAN Negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan. id, bahwa.